Seketaris PKS Lam Bar Mintak Bantuan dari pemerintah Merata di Luar penerima PKH

Kejar Media MY ID -Liwa Lampung Barat.

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dari Fraksi PKS bersatu khawatir bantuan Covid 19 akan timbulkan persoalan antara masyarakat dengan Peratin maupun Lurah.

Hal itu disampaikan Nopiyadi, S. Ip Sekretaris PKS Lambar, saat ditemui dikediamanya, Jum’at 01/05/2020,menurutnya, bantuan Pemerintah yang tidak merata akan membuat Perangkat Pekon baik Pemangku, Peratin atau Lurah pusing karena dikhawatirkan disalahkan warganya.

Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, maka akan bertanya, padehal mereka juga terkena dampak pandemi Covid 19 itu pula, terang Nopiyadi.

Masih menurutnya, saat ini semua masyarakat mulai merasakan dampak sosial dan ekonomi dari wabah ini, “saya khawatir akan timbul persoalan baru jika bantuan tidak menyentuh semua lapisan masyarakat”.

Oleh sebab itu perlu perencanaan matang dan tindakan cepat mengantisipasi masalah tersebut tuturnya.

Sekretaris PKS Lambar itu pula menyarankan, salah satu cara mengatasi persoalan ini adalah dengan mencoba mengubah skema bantuan tunai menjadi non tunai , dari kelompok tertentu, kesemua masyarakat.

Jika tidak memungkinkan regulasi yang sudah diputuskan tetap dijalankan saja, maka Pemerintah Daerah (Pemda) harus hadir serta membantu yang belum tersentuh bantuan tersebut. Misalnya dengan program sembako satu atau dua kali penyaluran oleh Pemda tanpa terkecuali, tambahnya.

Nopiyadi optimis Pemda. Lambar mampu mengakomodir ini, jika melihat dari jumlah total penduduk setempat, sebanyak 86.704 Kepala Keluarga (KK).

Sedangkan yang sudah medapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, seperti PKH maupun BPNT sebanyak 18.329 KK dan BLT Kemensos 10.859 KK serta BLT dari Dana Desa 21.239 KK, paparnya.

Lalu pisahkan dulu ASN dan Aparatur Pemerintahan Pekon yang sebanyak 5.803 jumlahnya sehingga prioritas Pemda Kab. Lambar untuk menyalurkan bantuan yakni sisanya dengan jumlah 30.474 KK.

Pemerintah alokasikan anggaran untuk sembako tersebut minimal sekitar 6 M maka insya Allah, masyarakat Lambar tersentuh semua bantuan pemerintah.

Kalau ini dijalankan maka Anggota DPRD Fraksi PKS ini yakin semua masyarakat Kab. Lambar dapat terakomodir, dengan begitu semua level merasa tenang dan nyaman, serta dapat meminimalisir kecemburuan antar masyarakat.

Bantuan tunai dan non tunai berupa sembako tersebut, dapat menjadi salah satu mekanisme distribusi ekonomi secara lebih adil dan merata, tentunya diberikan dengan cara-cara yang baik.

Upaya ini akan menemukan titik temu antara yang ideal dengan yang riil, tentunya melihat keuangan daerah.
Skema ini mungkin belum yang terbaik, tapi dirinya (Nopiyadi) meyakini bahwa skema ini yang paling mendekati baik karena akan menyelesaikan banyak hal yang ruwet dan membantu puluhan ribu kepala keluarga dari problem sosial-ekonomi karena dampak Corona atau covid-19.(Redaksi Sembayung do)